lapmimataram – Demokrasi yang justru memberikan peluang untuk dibukakannya akses kebebasan berpendapat dan bicara justru menjadi ruang yang mengkhawatirkan bagi keberlangsungan masa depan.
Berbagai dinamika dan kasus-kasus hukum yang sifatnya diskriminatif seringkali terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Tindakan legislatif tingkat provinsi malah menjadi pemburu kesalahan yang sifatnya lumrah sering dilakukan saat unjuk rasa.
Kendati hal itu terjadi, proses penegakan hukum semakin melemah, aparatur kepolisian sering kali membabi-buta dan peran pengawas Komisi 3 DPR RI keterwakilan NTB perlu dipertanyakan.
Hj. Sari Yuliati, Wakil Anggota Komisi 3 DPR RI sampai sekarang tidak pernah melirik persoalan ini. Padahal keberadaan dia sebagai keterwakilan NTB harus memberikan perhatian kusus terhadap kesalahan dan tindakan diskriminatif ini.
Demi dan atas nama penegakan hukum yang equalty before the law Sari Yuliati sebagai Anggota Komisi 3 Bidang Hukum dan HAM harus turut serta dalam mengawal proses penegakan hukum yang cenderung salah ini.
Sebagai masyarakat, tentu kami sangat berharap keterlibatan legislatif tingkat nasional untuk menyelesaikan persoalan dan dinamika hukum kita.
Penulis: David Putra Pratama
Kabid PTKP HMI BADKO Bali Nusra
